KPK Menyita CCTV dan Beberapa Dokumen di Rumah Dirut PLN

Sumber foto: Kompas.com

Intinews.net – Rumah Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir, di geledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu (15/7/2018) silam.

Hal ini di ungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya menyita beberapa dokumen diduga ada hubungannya dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga kamera CCTV.

“Saya dapat juga dari tim yang telah selesai penggeledahan di rumah Dirut PLN ada beberapa dokumen juga yang diduga terkait PLTU kemudian barang bukti elektronik termasuk CCTV,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, seperti di kutip dari Kompas.com Minggu (15/7/2018) malam.

Lebih lanjut, KPK akan mempelajari hasil penggeledahan dikediaman Sofyan Basir serta beberapa tempat lainnya. KPK juga bakal mengklarifikasi bukti-bukti yang sudah ditemukan melalui pemanggilan saksi-saksi.

Febri menjelaskan, pada mulanya ketika proses penggeledahan Sofyan sempat tidak ada di rumah. Akhirnya beberapa saat kemudian, iapun datang ke rumah. Febri memastikan komunikasi penyidik dengan Sofyan pada saat itu berjalan dengan lancar.

“Kita jelaskan proses berjalan dengan baik. Ada ruangan yang digeledah dan juga beberapa tempat di rumah tersebut sehingga kita ditemukan beberapa bukti,” kata dia.

Menurut Febri, dalam penggeledahan di beberapa lokasi kemarin, KPK pada prinsipnya mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan dugaan aliran dana suap yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Empat tempat lain yang digeledah kemarin antara lain, kediaman Eni Maulani. Kemudian, rumah, kantor dan apartemen milik pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Kemudian transaksinya bagaimana ini sangat panting juga didalami lebih lanjut terutama terkait kerja sama pada PLTU di Riau-1,” ujarnya.

KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Pada Jumat (13/7/2018) siang.

Tim penindakan KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty kepada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP.

Audrey yang tak lain sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedangkan Tahta adalah staf sekaligus keponakan Eni Maulani Saragih

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

“Kami harap pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini,” kata Febri.

Sumber: Dylan Aprialdo Rachman – Kompas.com

COMMENTS