Waduh! MK Menolak Ojek Online Sebagai Transfortasi Yang Legal

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak ojek online ( Ojol ) sebagai alat transportasi umum yang legal. Hal tersebut menjawab gugatan para driver ojek online yang cemburu karena tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online.

Kasusnya berawal saat seorang driver online, Yudi Arianto, dan 16 kawannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tak dijamin UU. Terlebih, merujuk pada taksi online, driver taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal tersebut, Yudi dan rekan- rekannya menggugat hal itu ke MK. Apa yang MK katakan ?

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018).

Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra.

“Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan,” ujar majelis.

Persyaratan kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat 2 huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat 3 UU LLAJ. Menurut MK, perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda.

“Dalam konteks yang dipersoalkan para pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan/atau orang sehingga, ketika Mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda, Mahkamah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat 2,” pungkas MK.   Sumber: Andi Saputra – detikNews

COMMENTS

%d blogger menyukai ini: